badan pengelolaan aset daerah. 2. badan pengelolaan aset daerah

809x. Dengan demikian, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilaksanakan tanpa pembenahan pengelolaan aset/barang milik daerah. Penyegelan Sarana/Kelengkapan Program Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB P2 dan Pengundian Hadiah Tahun 2023. III Kuala Kencana - Timika - Papua Telpon : 0811 4900 700 Email : info@mimikakab. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM, Menimbang : a. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPOLOGI A Nomor : Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang NIP. YOGYAKARTA – Permasalahan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus menjadi sorotan Komisi A. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Daerah yang berada di Badan; 6. pdf. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran didasari. Pemerintah Kota serang mendapat raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. STP, M. Dalam menjalankan kinerjanya sebagai pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kota Bekasi juga harus menjalankan urusan dalam hal menatausahakan dan mengadministrasikan segala hal yang menunjang Urusan Wajib Badan dalam hal ini bersifat Kesekretariatan yang dapat menunjang kinerja Badan untuk lebih optimal antara. 56 Sidoarjo Kode Pos 61213 Telp. 43 Padang. Peneliti sebelumnya telah meneliti penggunaan akuntansi aset tetap, seperti (Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh, dan Jessy D. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati bertempat di Jalan Setiabudi No. NIP Pimpinan. Retribusi Izin Trayek. 30 Mei 2023 114 Dilihat. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. Berkala 2. 1. KEJAKSAAN TINGGI SULTRA KUNJUNGAN KERJA DI KAB. ALAMAT SKPD. Wahidin Sudirohusodo No. 55324/josr. v1i11. CC BY-SA 4. Landasan Hukum 1. Sampel penelitian berjumlah 35 orang. 4) 2. Pengelolaan/manajemen aset daerah / Barang Milik Daerah ( lihat bimtek aset daerah ) meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,. AB. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas. Pengelolaan aset menurut harus memenuhi empat dimensi akuntabilitas yang dipenuhi oleh organisasi sektor publik (b adan hukum), yaitu: 1. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Jimerto 25-27 Lt. Sistem pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) yang tidak digunakan sendiri dan bertujuan untuk pemasukan kas daerah. Bidang Pengelolaan Aset Daerahmemiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah dibidang pengelolaan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Bantul kembali masuk dalam jajaran. Kepala UPT mempunyai tugas membantu kepala dinas atau kepala badan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (0296) 532038. TENTANG. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR : 900 / 818 / BPKAD /2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Download full-text PDF. Pemerintah daerah memiliki tanggung. Badan Keuangan dan Aset Daerah . 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Daerah pemerin Sumber : Renstra BPKA DIY Tahun 2017-2022 Sasaran 1: Peningkatan. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. dan/atau daerah. Si. b. Inovasi Daerah . Belanja alat kantor lainnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 217,256,170 Jumlah peralatan kantor, Jumlah perlengkapan kantor 30 Jenis, 10. Telepon 031-5312144 Psw. milik daerah menjadi fokus utama. Data penelitian adalah data primer. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Selamat datang di Website Resmi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang. Akhir kata penulis mengharapkan banyak 10 Agustus 2022 WIB. Selamat Datang. Kode Pos 70700 Telepon 0511-5910591. Berdasarkan Undang-Undang No. Setelah kurang lebih 1 bulan saya melaksanakan magang di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru mulai dari pengetahuan tentang seberapa pentingnya pengelolaan keuangan dalam sebuah instansi karena pengelolaan keuangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. NOMOR TELEPON : 0293788103. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun. Ita Poeri Andayani selaku kepala BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) dan Bapak Farisa Jamal Taslim, S. Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember, dapat dilihat pada gambar berikut: Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) JEMBER KEPALA BADAN Dra. RUDI NUGROHO, SE, MM. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. Sejarah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah sebagai berikut : Dimulai dari Dinas Keuangan pada Tahun 1974 s. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI; SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET;Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bapak dan ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirohmanirohim Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Jakarta Pusat Gigih Nugrohadi Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Adm. sidirga. Namun, di Kabupaten Lamongan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum berjalan secara. (1) BPKAD merupakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten. Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukandan SusunanPerangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan tata Kerja. Tujuannya, mampu memberikan. . Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Usulan (SHS) dan Standar Satuan Harga (SSH) SKPD Tahun. ZULKIEFLIMANSYAH Jumlah. Jul 11. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tugas Pokok Jabatan Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Fungsi Jabatan 1. 59 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah PERGUB Prov. 10 Agustus 2022 WIB. BPAD mempunyai tugas pengelolaan aset daerah. id Akademi Akuntansi Effendiharahap, Semarang, Indonesia Abstrak Badan Pengelolaan. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung. 1. Untuk itu perlu adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional supaya tidak terjadi overlaping tugas dan kewenangan dalam pengelolaan aset daerah. III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3. Pudjo, Herlambang Santoso. Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan Kinerja PDAB Tirtatama DIY Tahun 2022. 2 Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. . Laporan Kinerja BPKAD 2021 i RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biro krasi Nomor 53 Tahun 201 4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan. Kantor BPPKAD Kabupaten Gresik. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 25 Juli 2022 WIB. 00 WIB. Pedoman tersebut. “Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, normatif, dan berkelanjutan” Dalam misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 3 (tiga. selengkapnya. Badan Pengelola Aset Daerah telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah saat ini. Fax: (0411) 453489 . Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling method dan diperoleh 35 responden staf Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di BPKAD Kota Palopo. 30 Mei 2023 101 Dilihat. Dengan tugas pokok melaksanakan urusan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. id Statistik Pengunjung. Kepala Badan: 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar memiliki aset tetap senilai Rp. Berdasarkan Per aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Phone/HP: 0333 414061. b. 19660604 199101 2 002 . kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. 1. dalam hal Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari : 1. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan menyebarkan kuesioner melalui link google form kepada 78 responden. Hasil pengujian hipotesis. Dalam rangka pencapaian target pada indikator ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tajungpinang bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang untuk menyusun Laporan Barang Milik Daerah secara informative dan akurat dan ketepatan waktu dalam penginputan sesuai aturan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. FOTO KEGIATAN Rapat Perumusan Timeline dan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. Rumusan Masalah . Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut marut dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemerintah Daerah yang hampir setiap tahun. 10 Agustus 2022 WIB. Bidang Anggaran; d. eselon iii. U. BIDANG ASET DAERAH . Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. tahunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan lima tahunan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018. Judul. Sekretariat; c. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 645,099,475,742 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2,704,873,800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,102,414,453 Jumlah 661,906,763,995 Sidoarjo, 9 Februari 2021 Pihak Kedua, Pj. 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Orginisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan Dan. Dengan aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan data aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya merupakan Badan yang bertugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Surabaya serta melaksanakan. UP-GU-TU; Keputusan Wali Kota. Pengelolaan Aset 🕔 08:11:01, 24 Agu 2023. Namun jika tidak dikelola dengan. 202/2019 Tanggal : September 2019 A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati. DataBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI SEBAGAI SKPKD (PPKD) SELAKU BUD Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SKPKD (PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: DASAR HUKUM. Tupoksi BPKAD. 6. Pada misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola. Dari elemen efisiensi diketahui periode tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa telah memenuhi rasio efisien diperoleh kategori “efisiensi”. Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota (B PKAD) Bandung sampai dengan tahun 2017 belum tercapai dari target yang direncanakan. Tahun 2011, 2013 dan 2014 Kota PariamanProfil. Kabupaten/Kota Se-Aceh tercepat dalam Penyaluran Dana Desa Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2021. Jl. 196908241994032007Balaikota : Jl. Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD ) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan teknis. Berdasarkan Per aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 260. Imam Bonjol (Gedung Kantor Bank Sumut) Medan Tel. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dan tugas pembantuan serta tugas lain dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diserahkan oleh Bupati. Sos. Pengelolaan aset pada Badan Layana Umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum. struktur-pengelolaan-keuangan-daerah/(diakses 15 oktober 2021) Catatan : 1. Forum SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. 1,25 0,83 0,53 n/a 0,33 * Rp Juta Tahunan. Dana Bergulir adalah dana milik Pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, koperasi, lembaga keuangan mikro dalam bentuk pinjaman. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Percepat Inventarisasi BMD, Suku Badan Aset Kepulauan Seribu Dampingi Inventarisasi BMD di Lima Pulau. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati bertempat di Jalan Setiabudi No. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus didasarkan pada kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan yang selalu dinamis, dengan pemberdayaan kemampuan kapasitas internal sumber daya yang ada untuk melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Populasi dari penelitian ini adalah pihak yang berwewenang dan terlibat dalam pengelolaan aset daerah. 16 Januari 2020 WIB. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 4. Pelaksana dan Staf Penatausahaan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah = 3 orang Sedangkan data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen di dalam penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah seperti data atau dokumen KIB. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang (0285) 391430 | [email protected] ini bertujuan agar mengetahui Sistem Pengelolaan Aset Daerah yang sudah berjalan menurut aturan dan telah terlaksanakan secara efektif serta. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan sebuah. Pengumuman Penjualan Gedung Bangunan Rusak Berat pada UPTD BP3MBTP, SMK 1 Kasihan dan SLB 1 Bantul. Terdapat 30 responden yaitu pegawai BPKAD yang menjadi objek penelitian agar mencapai titik nilai sehingga dapat ditarik kesimpulan antar kedua variabel penelitian. Akhir kata penulis mengharapkan banyakBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. perumusan program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. 4 SOSIALISASI PENGINTEGRASIAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH KE SIPKD DI PEMERINTAH KOTA BATAM 5 LKPD TAHUN ANGGARAN 2018. Andi Muhammad Arsjad merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . Kepala OPD. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (ribu rupiah) 2020-2021 Catatan : *data unaudited Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, data diolah. RAJU MINROPA, S. Informasi Belum Terisi . Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang keuangan dan aset daerah; 4. Adapun data yang diperoleh pe - nulis dalam metode dokumentasi yaitu : a) Permendagri 17 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. b. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102).